Jaksa Agung RI Meluncurkan Inisiatif Restorative Justice dalam Penegakan Hukum: 19 Kasus Dihentikan

Foto: Kejaksaan Agung RI

Jaksa Agung RI Menyetujui Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice untuk 19 Kasus

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) telah mengumumkan bahwa sebanyak 19 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana. Selasa (19/3/2024). 

Keputusan ini menandai langkah progresif dalam sistem peradilan Indonesia, di mana penyelesaian kasus tidak hanya difokuskan pada hukuman, tetapi juga memperhatikan aspek restoratif dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Bacaan Lainnya

Di antara kasus-kasus yang mendapatkan persetujuan penghentian penuntutan adalah kasus-kasus serius seperti penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pengancaman.

Tersangka-tersangka dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Yogyakarta hingga Enrekang, menghadapi proses hukum yang melibatkan pemberian maaf dari korban, janji dari tersangka untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta kesepakatan untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan.

Foto: Jaksa Agung RI Menyetujui Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice untuk 19 Kasus

Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, keputusan untuk menghentikan penuntutan didasarkan pada beberapa alasan yang relevan, termasuk telah terjadi proses perdamaian di mana tersangka meminta maaf dan korban memberikan maaf, tersangka belum pernah dihukum sebelumnya, serta janji dari tersangka untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

“Langkah-langkah ini juga sesuai dengan pertimbangan sosiologis serta merespons positif dari masyarakat,” ujar Dr. Fadil Zumhana.

Kasus-Kasus yang Mendapatkan Penghentian Penuntutan

1. Tersangka Rendi Sukrisno als Cikung bin Triyono (Alm)
– Dari: Kejaksaan Negeri Yogyakarta
– Pasal yang Dilanggar: Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP)

2. Tersangka Medison Harefa alias Ama Andi
– Dari: Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
– Pasal yang Dilanggar: Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP)

3. Tersangka Ichwan Effendi Simbolon als Iwan Gembung
– Dari: Kejaksaan Negeri Medan
– Pasal yang Dilanggar: Pencurian (Pasal 362 KUHP)

4. Tersangka Musa Siregar
– Dari: Kejaksaan Negeri Labuhanbatu
– Pasal yang Dilanggar: Penipuan (Pasal 378 KUHP) atau Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

5. Tersangka Mulyono bin Sarpani
– Dari: Kejaksaan Negeri Pontianak
– Pasal yang Dilanggar: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) atau Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP)

6. Tersangka Beril Rozi als Ozi bin Junaidi (Alm)
– Dari: Kejaksaan Negeri Pontianak
– Pasal yang Dilanggar: Penggelapan (Pasal 372 KUHP) atau Penipuan (Pasal 378 KUHP)

7. Tersangka Nurasiah alias Mara binti Hasballah
– Dari: Kejaksaan Negeri Aceh Timur
– Pasal yang Dilanggar: Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP)

8. Tersangka Hitman Lumban Gaol
– Dari: Kejaksaan Negeri Langsa
– Pasal yang Dilanggar: Penggelapan (Pasal 372 KUHP) atau Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 374 KUHP)

9. Tersangka Rivaldo Kilapong alias Vito alias Cecep
– Dari: Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
– Pasal yang Dilanggar: Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP)

10. Tersangka Max Riel Timbong
– Dari: Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
– Pasal yang Dilanggar: Pengancaman (Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP)

11. Tersangka Din Tulong alias Din
– Dari: Kejaksaan Negeri Kotamobagu
– Pasal yang Dilanggar: Pengancaman (Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP)

12. Tersangka Densi Indra Jasa bin Ibrahim
– Dari: Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur
– Pasal yang Dilanggar: Penipuan (Pasal 378 KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

13. Tersangka Yones Anggara bin Nin Subroto
– Dari: Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan
– Pasal yang Dilanggar: Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP)

14. Tersangka Hasan Saidi bin Asdul
– Dari: Kejaksaan Negeri Palembang
– Pasal yang Dilanggar: Pencurian (Pasal 362 KUHP)

15. Tersangka Chandra anak dari Man Lek Sang
– Dari: Kejaksaan Negeri Palembang
– Pasal yang Dilanggar: Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP)

16. Tersangka I Candra Latif alias Anda, Tersangka II Rizkal Amhadji alias Ikal, Tersangka III Dimas Saputra B. Saud alias Koko, dan Tersangka IV Febriyanto Otoluwa alias Febri
– Dari: Kejaksaan Negeri Pohuwato
– Pasal yang Dilanggar: Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pengeroyokan (Pasal 170 Ayat (1) KUHP)

17. Tersangka Shelvy Triana binti (Alm.) Jumadi
– Dari: Kejaksaan Negeri Bulungan
– Pasal yang Dilanggar: Penipuan (Pasal 378 KUHP)

18. Tersangka Irma Majid alias Irma binti H. Abd. Majid
– Dari: Kejaksaan Negeri Enrekang
– Pasal yang Dilanggar: Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP)

19. Tersangka Albert Bunbaban alias Rehan panggil Abe
– Dari: Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar
– Pasal yang Dilanggar: Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Alasan Penghentian Penuntutan

Beberapa alasan yang menjadi dasar dalam pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain:

– Telah dilakukan proses perdamaian di mana tersangka meminta maaf dan korban telah memberikan maaf.
– Tersangka belum memiliki catatan pidana sebelumnya.
– Tersangka merupakan pelaku pertama kali dalam melakukan perbuatan pidana.
– Ancaman hukuman denda atau penjara tidak melebihi 5 tahun.
– Tersangka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
– Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi.
– Tersangka dan korban telah menyetujui untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena dianggap tidak akan memberikan manfaat yang lebih besar.
– Pertimbangan sosiologis.
– Respon positif dari masyarakat.

 

JAM-Pidum telah memerintahkan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Keputusan ini bukan hanya berdampak pada penyelesaian kasus individual, tetapi juga menunjukkan komitmen sistem peradilan Indonesia untuk memperhatikan aspek keadilan restoratif dan memungkinkan korban serta tersangka untuk menyelesaikan konflik secara damai. Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya-upaya global untuk menggencarkan prinsip-prinsip restorative justice dalam penegakan hukum. (Sumber: Kasipenkum Kejagung Jaksel, Editor: Putri KBO-Babel).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *