Penyelidikan Korupsi Penambangan Timah: Kejagung Periksa Direktur Keuangan PT Timah

Sementara itu, proses penyidikan dan penggeledahan sudah berlanjut pada Senin 1 April 2024 di rumah rumah Harvey Moeis, yang merupakan tersangka terbaru dalam kasus ini. Hasil dari penggeledahan tersebut Kejagung berhasil menyita mobil mewah Rolls Royce dan MINI Cooper serta barang lainnya masih belum diungkapkan secara detail oleh pihak Kejagung.
Foto: Kejagung menyita sejumlah uang dikediaman Helena Kim terkait korupsi timah

Kejagung Periksa Direktur Keuangan PT Timah dalam Penyelidikan Korupsi Penambangan Timah: Sorotan Terbaru dalam Skandal Industri Pertambangan

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengejutkan masyarakat dengan pengungkapan skandal korupsi yang mengguncang industri pertambangan timah di Indonesia. Dalam sorotan utama penyelidikan ini adalah Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Timah Tbk, berinisial FE, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Jum’at (15/3/2024)

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Tim Jampidsus Kejagung tidak hanya membidik FE, tetapi juga empat karyawan dan pejabat lainnya, serta mantan petinggi di perusahaan timah milik negara tersebut.

Bacaan Lainnya

Adapun mereka yang turut diperiksa adalah ES, EZ, AP, dan ARS. ES dan EZ, karyawan PT Timah, diperiksa terkait peran serta mereka dalam perusahaan, sementara AP, mantan direktur operasional dan produksi, serta ARS, seorang evaluator, juga menjadi sorotan dalam proses ini.

Menurut Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian terhadap 14 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kelimanya diperiksa dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk 2015-2022,” kata Ketut di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Ketut menerangkan, kelimanya diperiksa sebagai saksi. Menurutnya, mereka semua dimintai keterangan untuk pembuktian para tersangka yang sudah ditetapkan. “Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian, dan melengkapi berkas perkara para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ujar Ketut.

Tersangka-tersangka ini termasuk tiga petinggi PT Timah, di antaranya adalah Dirut PT Timah periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), Dirkeu PT Timah periode 2018 Emil Emindra (EE), serta Direktur Operasional PT Timah pada 2018 Alwin Albar.

Para tersangka yang telah ditahan masih dalam proses penyidikan yang berlangsung ketat. Namun, yang membuat kasus ini menjadi sorotan bukan hanya karena jumlah tersangka yang banyak, melainkan juga dampaknya terhadap perekonomian dan lingkungan.

Bersama tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Kejagung memperkirakan bahwa kerugian lingkungan akibat penambangan ilegal mencapai Rp 271 triliun. Angka tersebut belum termasuk kerugian negara yang masih dalam penghitungan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Skandal korupsi ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan melibatkan petinggi perusahaan besar dan potensi kerugian ekonomi yang besar, Kejagung diharapkan dapat mengungkap dan mengadili semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dan lingkungan.

Dalam konteks ini, peran transparansi dan akuntabilitas dalam industri pertambangan menjadi sangat penting. Perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi esensi dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Lebih dari sekadar penegakan hukum, skandal ini menjadi panggilan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mereformasi sistem pengelolaan sumber daya alam agar lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Skandal korupsi di PT Timah tidak hanya mempengaruhi citra perusahaan tersebut, tetapi juga mencoreng nama industri pertambangan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk membersihkan dan memperbaiki sistem menjadi tugas bersama bagi semua pihak terkait, dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan dan kerugian yang dialami negara dapat dipulihkan. (Sumber: REPUBLIKA, Editor: KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *