Politisi PDI-P Dukung Perubahan Ambang Batas Parlemen: Langkah Menuju Representasi Politik yang Lebih Inklusif

Foto : Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Hendrawan Supratikno.(DOK. Humas DPR RI)

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Parlemen Menuai Respons dari Politisi

KBOBABEL.COM (Jakarata) – Sebuah putusan yang kontroversial namun bijaksana dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas parlemen telah menimbulkan gelombang respons dari para politisi, termasuk Hendrawan Supratikno, politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan anggota DPR. Jumat (1/3/2024).

Dalam pernyataannya kepada Kompas.com pada Kamis (29/2/2024), Hendrawan menyambut baik keputusan MK yang menyatakan perlunya perubahan terkait ambang batas parlemen sebelum Pemilu 2029.

Bacaan Lainnya

Menurut Hendrawan, keputusan MK tersebut menandai langkah bijaksana, dan dia bahkan menyatakan bahwa partai politik besar seperti PDI-P pada dasarnya mendukung peningkatan ambang batas parlemen.

“Putusan yang bijaksana. Kita memang tidak boleh berhenti di angka empat persen,” ujarnya. Hendrawan juga mengungkapkan pandangannya bahwa untuk konsolidasi dan penyederhanaan partai politik, angka lima hingga tujuh persen dianggap lebih masuk akal.

Lebih lanjut, Hendrawan menjelaskan bahwa tidak hanya PDI-P yang mengusulkan peningkatan ambang batas parlemen, tetapi sebagian besar partai politik besar juga mendukung langkah tersebut.

Namun, dia tidak merinci partai politik mana yang berada di parlemen yang ingin meningkatkan ambang batas tersebut. Di sisi lain, Hendrawan mencatat bahwa partai-partai politik baru justru mengusulkan penurunan angka ambang batas parlemen.

Pernyataan Hendrawan juga mencerminkan pandangan bahwa perlu dicari angka kompromi yang rasional untuk ambang batas parlemen, yang mengakomodasi kepentingan berbagai partai politik.

Dia menyatakan bahwa angka empat persen yang saat ini telah ditetapkan sebagai ambang batas, pada dasarnya sudah mencapai kompromi untuk seluruh partai politik.

Sebelumnya, MK telah mengabulkan sebagian gugatan terhadap pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas parlemen. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa ambang batas parlemen sebesar empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR tahun 2024.

Namun menyatakan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR tahun 2029 dan selanjutnya, dengan syarat telah dilakukan perubahan.

Ketua MK, Suhartoyo, dalam membacakan putusan tersebut menegaskan bahwa perubahan ambang batas parlemen kini menjadi tugas pembuat undang-undang.

Hakim Konstitusi Saldi Isra juga menekankan bahwa MK menyerahkan perubahan tersebut kepada pembentuk Undang-Undang.

Kontroversi terkait ambang batas parlemen ini tampaknya akan menjadi topik utama dalam agenda politik mendatang, dengan para politisi dan pembuat kebijakan diharapkan untuk mencapai kesepakatan yang memadai untuk kepentingan demokrasi dan representasi politik yang lebih baik. (Sumber : Kompas, Editor : KBO Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *