Pemerintah dan Akademisi Bersinergi dalam Penyusunan RPP Manajemen ASN: Menuju Birokrasi yang Kompetitif dan Profesional

Foto : Langkah Progresif Melalui Keterlibatan Akademisi dalam Penyusunan RPP Manajemen ASN

Integritas dan Kemanusiaan: Fokus Utama dalam Pembahasan RPP Manajemen ASN oleh Pemerintah dan Para Akademisi

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah progresif dengan melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumat (1/3/2024).

Langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan implementasi kebijakan yang lebih baik di masa depan. Proses penyusunan RPP tersebut melibatkan internal pemerintah sebagai penyusun kebijakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta ASN sebagai pelaksana kebijakan.

Bacaan Lainnya

Menurut pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Presiden Joko Widodo telah memberikan persetujuan pada 5 Februari 2024 untuk penyusunan RPP tersebut.

Dalam upaya memastikan keberhasilan proses ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dari perguruan tinggi negeri dan swasta.

Rapat pembahasan RPP Manajemen ASN yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (29/2/2024) dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB, Aba Subagja.

Dalam rapat tersebut, Aba Subagja menyampaikan bahwa terdapat 24 substansi yang akan dimandatkan dalam PP Manajemen ASN.

Salah satu alasan mengundang para akademisi adalah untuk memperkaya sudut pandang serta referensi dalam penyusunan RPP tersebut.

Aba Subagja menjelaskan bahwa PP Manajemen ASN akan mencakup aturan terkait guru dan dosen, sehingga kajian dari sudut pandang akademisi dianggap penting.

Para akademisi yang hadir dalam pembahasan RPP tersebut antara lain adalah mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) R Siti Zuhro, serta Dosen Universitas Jenderal Achmad Yani, Riant Nugroho.

Siti Zuhro, dalam kesempatan tersebut, mengapresiasi substansi RPP Manajemen ASN yang menguatkan sistem merit, budaya kerja kompetitif, dan profesional, serta budaya antikorupsi.

Namun, dia juga menekankan perlunya memperkuat dimensi kemanusiaan agar ASN memiliki ruang yang nyaman dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Komaruddin Hidayat, yang menekankan bahwa integritas dan kompetensi harus menjadi fokus utama dalam RPP Manajemen ASN.

Menurutnya, reformasi birokrasi memerlukan visi, misi, dan roadmap yang jelas untuk mencapai hasil yang berdampak positif.

Riant Nugroho menambahkan bahwa RPP Manajemen ASN harus memperhitungkan dimensi yang penting, yaitu tidak hanya menjamin kualitas ASN, tetapi juga mengatur komitmen pimpinan ASN.

Menurutnya, pembangunan SDM tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, karena hal itu dapat menimbulkan ketakutan dan menghambat kreativitas.

Dengan melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi, pemerintah berharap RPP Manajemen ASN yang dihasilkan akan menjadi landasan yang kuat untuk reformasi birokrasi yang komprehensif dan berdampak positif bagi pembangunan negara.

Proses penyusunan RPP tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan implementatif di lapangan. (Sumber : Kompas, Editor : KBO Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *