Pemerintah dan Kementerian Bersinergi untuk Pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular
KBOBABEL.COM (Jakarta) – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, melalui Diskominfo Bangka Barat, melakukan pertemuan strategis dengan berbagai kementerian terkait di Jakarta. Pertemuan tersebut, yang berlangsung pada Senin (26/2/2024), membahas pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular. Jumat (1/3/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bangka Barat, Sukirman, menyampaikan urgensi pembangunan akses jalan Air Limau-Tanjung Ular. Jalan tersebut dianggap krusial untuk mendukung operasional KIPT Tanjung Ular, yang berlokasi di Desa Air Putih, Kecamatan Mentok.
“Jalan ini sangat penting untuk akses ke Pelabuhan maupun kawasan industri di Tanjung Ular, mulai dari aspek ekonomi, aspek investasi, hingga UMKM. Selain itu, masyarakat juga berharap dengan akses jalan itu, karena ada perkebunan mereka di sana,” ujar Sukirman.
Diperkirakan diperlukan biaya sekitar 100 miliar rupiah lebih untuk pembangunan jalan sepanjang 17,06 kilometer dan empat jembatan pendukung.
Sukirman berharap adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk merealisasikan pembangunan tersebut.
Abimanyu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat, menekankan pentingnya segera membentuk Tanjung Ular sebagai kawasan industri.
Menurutnya, hal ini akan memudahkan masuknya kawasan industri tersebut dalam usulan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta memperlancar pembangunan akses jalan Tanjung Ular.
Pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, diwakili oleh Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur, Andi Yulianti Ramli, secara prinsip mendukung pengembangan Tanjung Ular.
“Kami sarankan kawasan industrinya dijadikan dulu, lalu kita bantu untuk diusulkan sebagai RPJMN atau Proyek Strategis Nasional. Tapi secara prinsipnya, kami dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendorong supaya itu bisa terjadi,” kata Andi Yulianti Ramli.
Kerjasama dengan pihak swasta juga diusulkan, dimana PT Timah menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk melakukan pengelolaan kawasan industri tersebut.
Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional serta kesejahteraan masyarakat setempat. (Redaksi)
