Skandal Korupsi Komoditas Timah: Kerugian Negara Ditaksir Mencapai Rp 271 Triliun, Kejagung Ditekan untuk Memperkuat Bukti dengan Audit BPK

Foto : Chairul Huda

Skandal Korupsi Timah: Kejagung Disarankan Memperkuat Bukti dengan Audit BPK

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan adanya kerugian lingkungan yang mencapai Rp 271 triliun terkait kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Senin (26/2/2024).

Namun, dalam menghadapi perdebatan hukum, Kejagung disarankan untuk memperkuat bukti tersebut melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bacaan Lainnya

Pernyataan ini muncul setelah ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, mengungkapkan perkiraan kerugian lingkungan tersebut dalam sebuah konferensi pers di Kejagung.

Meskipun demikian, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, menegaskan bahwa penilaian kerugian negara haruslah disertai dengan audit BPK guna memperkuat validitasnya.

Menurut Huda, terdapat dua bentuk kerugian dalam undang-undang, yakni kerugian keuangan negara yang terkait dengan APBN/APBD, dan kerugian perekonomian negara.

Untuk membuktikan kerugian perekonomian negara, seperti yang disebabkan oleh gangguan ekonomi akibat kasus ekspor minyak sawit, diperlukan perhitungan yang kuat dan disetujui.

“Kerusakan lingkungan yang berdampak pada ekonomi harus didukung dengan audit BPK untuk mengukuhkan argumennya,” ujar Huda.

Huda juga mengingatkan bahwa sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah menolak pembenaran kerugian ekologi sebagai bagian dari kerugian perekonomian negara.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, Kejagung diharapkan dapat memperkuat bukti-bukti yang ada.

“Kerugian akibat kerusakan lingkungan belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai kerugian perekonomian negara,” tambah Huda.

Dalam menghadapi kasus ini, Kejagung telah bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah PT Timah Tbk.

Namun, nilai kerugian atas kerusakan lingkungan tersebut masih memerlukan audit BPK guna memperkuat klaimnya.

Skandal korupsi yang melibatkan perusahaan besar seperti PT Timah Tbk telah menjadi perhatian utama publik dan menyorot pentingnya perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan industri.

Dengan harapan adanya audit BPK, Kejagung berupaya untuk menyajikan bukti yang lebih solid dalam mengungkap kerugian yang ditimbulkan oleh kasus ini.

Skandal korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk telah menimbulkan kerugian besar, termasuk kerusakan lingkungan yang signifikan.

Kejagung, meskipun telah menghitung kerugian tersebut, dihadapkan pada tuntutan untuk memperkuat bukti-bukti dengan melakukan audit BPK. Dalam konteks hukum, hal ini dianggap penting untuk memastikan validitas klaim kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. (Sumber : Detik News, Editor : KBO Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *