Operasi Penambangan Ilegal Terhenti: Kejagung Hentikan 7 Perusahaan Boneka Terkait Kasus Korupsi Timah

Foto : Tim Kejaksaan Agung RI

Korupsi Timah: Kejagung Hentikan Operasi 7 Perusahaan Boneka Terkait

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil tindakan tegas terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Jumat (23/2/2024).

Dalam perkembangan terbaru, Kejagung menetapkan dua tersangka baru yang diduga terlibat dalam pembentukan 7 perusahaan boneka untuk melaksanakan kegiatan tambang ilegal.

Bacaan Lainnya

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Kuntadi, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024), menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan boneka tersebut tidak akan diizinkan beroperasi lagi.

“Terkait CV-CV tersebut, perusahaan boneka apakah masih beroperasi atau tidak, sepanjang itu kegiatannya hanya semata-mata kegiatan penambangan, kami pastikan dia harus berhenti,” ujarnya.

Kedua tersangka baru tersebut adalah SP, Direktur Utama PT RBT, dan RA, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT.

Dengan penambahan dua tersangka ini, jumlah total tersangka dalam kasus ini menjadi 13 orang, termasuk 1 tersangka kasus perintangan penyidikan.

Kuntadi menjelaskan bahwa peran tersangka SP dan RA bersama-sama dengan tersangka MRPT dan EE dalam pembentukan 7 perusahaan boneka tersebut sangat signifikan.

Mereka diduga menggunakan perusahaan-perusahaan ini untuk melaksanakan kegiatan tambang ilegal.

“Dibentuk 7 perusahaan boneka, yaitu CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BSP, CV SJP, CV BPR, dan CV SMS. Di mana untuk mengelabui kegiatannya, dibuat seolah-olah ada surat perintah kerja (SPK) kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan (SHP) mineral timah,” paparnya.

Kejagung juga menegaskan bahwa jika ada bukti yang menunjukkan peran korporasi dalam kasus ini, mereka akan menerapkan penetapan tersangka korporasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Apabila nanti dalam perkembangannya bahwa ini adalah aksi korporasi, ya pasti kita lakukan sesuai dengan ketentuan,” kata Kuntadi.

Sebelumnya, pada tahun 2018, SP dan RA, diduga sebagai direksi PT RBT, mengadakan pertemuan dengan PT Timah yang diwakili MRPT alias RZ selaku Dirut PT Timah dan EE selaku Direktur Keuangan PT Timah.

Pertemuan ini diduga untuk mengakomodir atau menampung timah hasil penambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Dari pertemuan tersebut, terbentuklah perjanjian kerjasama antara PT Timah dengan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Namun, dalam fakta sebenarnya, perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk kegiatan tambang ilegal.

Tersangka SP dan RA bersama-sama dengan Tersangka MRPT dan EE kemudian menunjuk beberapa perusahaan sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, mereka juga membentuk 7 perusahaan boneka untuk memasok kebutuhan biji timah.

Kedua tersangka saat ini disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini menjadi perhatian serius Kejagung dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi terutama dalam sektor tambang.

Kejagung berkomitmen untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi ini, baik perorangan maupun korporasi, demi tegaknya keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. (Sumber : Detik News, Editor : KBO Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *