Pemberantasan Korupsi: Dudy Jocom Dituduh Rugikan Negara Rp69,1 Miliar dalam Pembangunan Kampus IPDN

Foto : pembacaan tuntutan dudy jocom

Kasus Korupsi IPDN: JPU Tuntut Dudy Jocom 5 Tahun Penjara dan Ganti Rugi Rp4,6 Miliar

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nonaktif, Dudy Jocom, dengan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta atau subsider enam bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp4,6 miliar. Kamis (22/2/2024).

Tuntutan ini terkait perkara dugaan korupsi dalam pembangunan tiga kampus IPDN.

Bacaan Lainnya

Pembangunan gedung kampus IPDN di Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir, gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa, dan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa menjadi sorotan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. JPU menegaskan bahwa tindakan Dudy Jocom merugikan uang negara sebesar Rp69,1 miliar.

Dalam tuntutannya, JPU menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, hal ini tidak dianggap sebagai alasan untuk mengurangi hukuman yang telah dituntut.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan bahwa dakwaan terhadap Dudy Jocom merinci kerugian keuangan negara sebesar Rp69,1 miliar dari tiga proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN.

JPU menekankan bahwa tindakan korupsi seperti yang dilakukan oleh Dudy Jocom merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap pemerintah.

Dalam sidang yang berlangsung Kamis (22/2/2024), JPU menuntut agar Dudy Jocom dipenjara selama lima tahun dan membayar denda sebesar Rp500 juta atau subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, terdakwa juga diminta untuk membayar ganti rugi sebesar Rp4,6 miliar dalam waktu satu bulan.

Perkara korupsi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi fokus utama pemerintah. Kasus ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Diharapkan, putusan pengadilan nantinya dapat menjadi contoh bagi pejabat yang ingin melakukan tindakan korupsi di masa mendatang. (Sumber : Sindo News, Editor : KBO Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *