Komnas HAM RI Ungkap Kejanggalan: Netralitas ASN Dikebiri dalam Pemilu 2024

Foto : Komnas HAM RI Ungkap Kejanggalan Netralitas ASN Tidak di Jalankan

Aparatur Sipil Negara Tidak Netral dalam Pemilu 2024: Temuan Komnas HAM RI

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI telah mengungkap temuan yang mengejutkan terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Temuan tersebut mencakup berbagai tingkatan, mulai dari desa hingga gubernur, di beberapa daerah di Indonesia. Kamis (22/2/2024).

Menurut anggota Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, temuan tersebut berkaitan dengan politik uang yang dilakukan untuk mendukung peserta pemilu tertentu.

Bacaan Lainnya

Salah satu contoh yang disebutkan adalah dukungan dari 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, kepada salah satu peserta pemilu.

Di Kabupaten Temanggung, juga ditemukan aktivitas rapat koordinasi kepala desa untuk mendukung peserta pemilu tertentu.

Di sisi lain, terdapat arahan dari seorang Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu, serta kasus seorang ASN di Kabupaten Cianjur yang tertangkap tangan melakukan politik uang.

Komnas HAM juga menemukan video yang menunjukkan ajakan dari Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat kepada jajarannya untuk memilih calon tertentu, yang disampaikan pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 24 Januari 2024.

Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menyatakan bahwa temuan tersebut telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dia berharap temuan ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap netral dalam pemilu, sehingga proses demokrasi dapat berjalan tanpa intervensi pihak lain.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Penggantian tersebut dilakukan setelah evaluasi dan pendalaman informasi menunjukkan bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut melanggar prinsip netralitas.

Dari evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri, sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah karena tidak memenuhi indikator dalam menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024.

Lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning, sementara 48 lainnya mendapat rapor hijau dengan kategori baik.

Dengan adanya temuan ini, diharapkan pemerintah dan seluruh aparatur sipil negara dapat memperbaiki sikap dan tindakan mereka agar tetap netral dalam pemilu, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung dengan adil dan transparan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengganti beberapa penjabat kepala daerah yang tidak netral menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Tindakan ini diambil setelah adanya laporan dan evaluasi yang menunjukkan bahwa sejumlah penjabat kepala daerah tidak mematuhi prinsip netralitas.

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penggantian tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi, serta adanya laporan dari masyarakat, partai politik, dan peserta pemilu.

Salah satu contoh yang disebutkan adalah penggantian salah satu penjabat kepala daerah oleh Bupati Kampar, Muhammad Firdaus.

Total 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah karena tidak memenuhi indikator dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024.

Lima penjabat kepala daerah lainnya meraih rapor kuning, sementara 48 penjabat kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan kategori baik.

Dengan tindakan tegas ini, diharapkan agar seluruh penjabat kepala daerah dan aparatur sipil negara dapat memperbaiki sikap dan tindakan mereka untuk tetap netral dalam pelaksanaan pemilu, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan adil dan transparan. (Sumber : Antara Babel, Editor : KBO Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *