Rosalina, GM PT Tinindo Internusa, Jadi Tersangka ke-11 dalam Kasus Korupsi Timah

Foto: GM PT Tin Rosalina

Kejaksaan Agung Tetapkan Rosalina Sebagai Tersangka Ke-11 dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah

KBO-BABEL.COM  (Jakarta) – Kejaksaan Agung kembali membuat gebrakan dengan menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Rosalina (RL), General Manager PT Tinindo Internusa, menjadi tersangka ke-11 dalam kasus ini. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan intensif dan berdasarkan alat bukti yang cukup, Senin (19/2/2024)

Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi, menjelaskan bahwa RL bersama dengan tersangka lainnya, yakni MRPT (Eks Dirut PT Timah Riza Pahlevi) periode 2016-2021 dan EE (Emil Emindra) selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017-2018, diduga terlibat dalam penandatanganan kontrak kerja sama yang mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk. Mereka diduga menggunakan perusahaan boneka seperti CV SJP, CV BPR, dan CV SMS yang semuanya dikendalikan oleh RL.

Bacaan Lainnya

Sejak dimulainya penyidikan, Tim Penyidik telah memeriksa 130 orang saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang cukup, RL kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Diperkirakan kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan akibat kasus ini mencapai Rp271,07 triliun menurut keterangan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Prof. Bambang Hero Saharjo.

Untuk kepentingan penyidikan, RL akan ditahan di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu selama 20 hari ke depan, mulai tanggal 19 Februari 2024, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo.

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Sementara itu, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) juga memeriksa 11 orang saksi lainnya terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Mereka diperiksa untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.

Kasus ini merupakan bagian dari serangkaian penyelidikan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, telah ada beberapa penahanan terhadap tersangka lain, antara lain Tamron alias Aon Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM, Achmad Albani selaku Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM, Suwito Gunawa Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa, dan lain-lain.

Pihak Kejaksaan Agung mensinyalir bahwa kerugian negara akibat kasus ini mencapai ratusan triliun rupiah, melebihi kerugian dari perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT ASABRI yang mencapai Rp 22,7 triliun.

Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap seluruh jaringan korupsi yang terlibat.

Foto : Rosalina General Manager PT Tinindo Internusa

Dengan perkembangan terbaru ini, Kejaksaan Agung berharap dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi serta memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat yang telah dirugikan.

Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam demi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi negara.

Rosalina (RL) yang ditetapkan sebagai tersangka ke-11 dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah menambah panjang daftar tersangka yang terlibat dalam kasus ini.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 10 tersangka lainnya, antara lain Tamron alias Aon Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM, Achmad Albani selaku Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM, Suwito Gunawa Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa, MB Gunawan Direktur Utama PT Stanindo Inti Perkasa, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Utama PT Timah, Tbk Tahun 2016-2021, Hasan Tjhie Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa, Emil Ermindra Direktur Keuangan PT Timah, tbk Tahun 2017-20218, Kwang Yung als Buyung, Toni Tamsil als Akhi kakaknya Aon (terkait dugaan menghalangi penyidikan), dan Robert Indarto selaku Dirut CV Sariwiguna Sentosa.

Pihak Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap sebelas saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

Saksi-saksi tersebut antara lain AH selaku pihak swasta, EZS selaku Karyawan Unit Metalurgi PT Timah Tbk tahun 2017, AS selaku General Manager Produksi Bangka PT Timah Tbk, AS selaku Kepala Divisi Akuntansi PT Timah Tbk periode September 2017 hingga Oktober 2019, W selaku Kepala Unit Operasi Produksi Kundur, D selaku Karyawan PT Timah Tbk Staf Asisten Vice President Divisi SDM sejak 1 November 2023 (sebelumnya Kepala Bidang Perizinan dan Pelaporan (P2P) PT Timah Tbk tahun 2017 hingga 2019, P selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk tahun 2017, NBP selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengolahan tahun 2015 hingga 2017, KKS selaku Wakil Kepala Unit Metalurgi PT Timah Tbk di Muntok/Kepala Peleburan dan Pemurnian Unit Metalurgi Muntok tahun 2017 hingga Januari 2019, AUB selaku Sekretaris PT Timah Tbk sejak Mei 2021 hingga sekarang, dan MIS selaku ICT Assistant Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) periode 2017 hingga 2019.

Foto : Rosalina GM PT Tin saat berada dalam mobil tahanan

Pemeriksaan terhadap sebelas saksi tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam kasus tersebut.

Seperti yang diketahui, kasus ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.

Kejaksaan Agung menduga bahwa kerugian negara akibat kasus ini mencapai ratusan triliun rupiah, melebihi kerugian dari kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT ASABRI yang mencapai Rp 22,7 triliun.

Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan kompleksitas dan tingkat kerugian yang sangat besar bagi negara.

Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan menjerat semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu.

Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi serta memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat yang telah dirugikan.

Selain itu, kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam demi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi negara. (Penulis : M Taufik, Editor : Sinyu Pengkal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *