Inflasi dan Persiapan Pemilu: Koordinasi Antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Kementerian Dalam Negeri

Foto : Ilustrasi beras karungan

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Pimpin Rapat Koordinasi Inflasi Bersama Kemendagri

KBOBABEL.COM (Pangkalpinang)  – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan memimpin rapat koordinasi daring untuk mengatasi inflasi di daerah tersebut. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah instansi terkait. Senin (12/2/2024).

Sekda Kota Pangkalpinang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir dalam rapat tersebut.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian turut memberikan arahan penting terkait peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Ia menekankan pentingnya sosialisasi hak pemilih untuk mensukseskan pemilu yang akan datang.

Selain itu, Tito juga meminta seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait untuk mengupdate tinjauan terhadap inflasi.

Laporan awal disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian dilanjutkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa beberapa komoditas mengalami kenaikan harga mencapai 10 persen dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Di antara komoditas tersebut adalah jagung, beras medium zona 1, 2, dan 3, serta beras premium zona 1, 2, dan 3.

“Arena wilayah timur menjadi tempat dengan harga tertinggi. Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk mengisi cadangan pangan,” ujar Arief.

Arief juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan atas peran aktif dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah tersebar di 374 titik di 38 provinsi. Selain itu, pemerintah telah melakukan penyaluran bantuan beras sejak tahun 2023 hingga 2024.

“Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga beras. Namun, dalam rentang tanggal 8 hingga 14 Februari, penyaluran bantuan pangan beras dihentikan, dan akan dimulai kembali pada tanggal 15 Februari. Ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan pemilu dan pemutakhiran data BPS,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk bersinergi dalam menghadapi tantangan inflasi serta mempersiapkan pemilu yang akan datang.

Diharapkan, langkah-langkah yang diambil akan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan kelancaran proses demokrasi di Pangkalpinang. (Redaksi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *