Skandal Dinas Luar: Dian Rasyid, Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Diduga Bawa 10 Tenaga Honorer, Dana Perjalanan Dinas Capai Miliaran Rupiah

Skandal Dinas Luar Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Dian Rasyid Diduga Bawa 10 Tenaga Honorer Menghabiskan Dana Perjalanan Dinas 12 Miliar Rupiah Setiap Tahunnya

KBO – BABEL.COM ( Pangkalpinang )  – Kehidupan politik Kota Pangkalpinang terguncang oleh skandal baru yang melibatkan salah satu anggota DPRD, Dian Rasyid. Dalam sorotan terbaru, Dian Rasyid diduga membawa sepuluh tenaga honorer dalam satu perjalanan dinas luar, memicu kritik tajam atas penggunaan dana yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Senin (29/1/2024).

Kota Pangkalpinang, yang sedang berusaha mempertahankan kelangsungan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran, disayangkan harus menghadapi insiden yang merugikan ini.

Bacaan Lainnya

Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik tampaknya digunakan secara tidak tepat, mengakibatkan ketidakpastian atas kelanjutan program pembangunan yang tengah berlangsung.

Dian Rasyid, anggota dewan yang menjadi sorotan, belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang dialamatkan padanya.

Meskipun sudah ada upaya untuk meminta konfirmasi, Dian Rasyid belum memberikan klarifikasi atas tindakannya. Situasi semakin memperparah ketika Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, Akhmad Alvian, menolak memberikan penjelasan terperinci terkait insiden tersebut.

Dia hanya menyatakan bahwa penjelasan akan diberikan pada pertemuan berikutnya, tanpa memberikan informasi lebih lanjut.

Ketidaksiapan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan dana yang seharusnya diarahkan untuk kepentingan umum.

Kasus ini menjadi bahan perdebatan yang sengit di antara masyarakat dan pihak berwenang, dengan kecaman yang terus mengalir terhadap perilaku anggota DPRD yang dinilai merugikan keuangan negara.

Dugaan adanya penyalahgunaan anggaran tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga menimbulkan keraguan atas integritas dan moralitas para pemimpin daerah.

Masyarakat mempertanyakan keabsahan penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, sementara pihak berwenang enggan memberikan penjelasan yang memuaskan.

Kini, kasus ini menjadi fokus investigasi dan penelitian lebih lanjut, dengan harapan akan terungkap kebenaran di balik dugaan penyalahgunaan dana.

Kepentingan publik dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik harus diutamakan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. (Sumber : Asatu Online, Editor : KBO Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *