KBO-BABEL.COM – Jakarta – Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kembali mencatat sejarah kelam dalam sejarah kehakiman Indonesia. Empat hakim terpandang terpaksa dipecat karena terbukti melanggar kode etik yang ditegakkan dalam sistem peradilan. Dalam rentang waktu Januari 2022 hingga September 2023, MKH secara tegas memutuskan untuk memberhentikan dengan tidak hormat hakim berinisial MY, DA, DS, dan HB, menyusul berbagai peristiwa kontroversial yang memicu kehebohan di kalangan institusi kehakiman.
Pertama, kasus Hakim MY mengguncang komunitas kehakiman dengan skandal poligami dan perselingkuhan. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama Tulungagung, MY terbukti tidak hanya melanggar kode etik dengan melakukan poligami dan tidak mengakui anaknya, tetapi juga tidak memberikan contoh sebagai hakim senior. Meski membela diri dengan alasan pertemuan yang tidak disengaja, MY terbukti melakukan pelanggaran yang tak terampuni, menggugah pertanyaan akan etika dan moralitas di kalangan hakim yang seharusnya menjadi penegak keadilan.
Kemudian, kasus Hakim DA mengejutkan publik dengan dugaan penggunaan narkotika di ruang kerjanya. Terbukti telah mengonsumsi narkotika jenis sabu, hakim tersebut terkena sanksi berat berupa pemecatan oleh MKH. Kehadiran dua rekannya yang terlibat dalam kasus tersebut semakin meruncingkan skandal yang mengguncang Panggung Peradilan Negeri Rangkasbitung. Perjalanan hidup DA yang telah penuh dengan kontroversi dan sanksi sebelumnya mengindikasikan adanya pola perilaku yang mengkhawatirkan di dalam sistem peradilan.
Sementara itu, kasus Hakim DS menyoroti persoalan suap dan gratifikasi yang mencoreng citra lembaga peradilan. Terungkap bahwa DS menerima uang sebesar Rp 300 juta dalam konteks mengadili mantan wali kota Kediri, Samsul Ashar. Dengan terbukti melanggar kode etik terkait penerimaan suap, DS dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Konteks kasus ini yang melibatkan korupsi dan tindak pidana menambah kerumitan isu yang harus dihadapi oleh institusi peradilan yang seharusnya tegak berlandaskan keadilan.
Terakhir, kasus Hakim HB yang mengguncang Mahkamah Agung (MA) dan dunia kehakiman dengan kasus perselingkuhan. HB, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, Kalimantan Tengah, terbukti berselingkuh dengan perempuan lain di sebuah hotel di Tangerang. Perselingkuhan yang dibongkar sendiri oleh mertua HB menimbulkan kehebohan di kalangan pengadilan. Meski sempat meminta maaf, HB harus menelan pil pahit berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.
Terkait dengan kasus-kasus ini, Komisi Yudisial (KY) juga merekomendasikan 45 hakim lainnya yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jenis pelanggaran yang bervariasi, mulai dari manipulasi fakta persidangan hingga penelantaran istri sah, menunjukkan betapa kompleksnya tantangan moralitas dan etika di kalangan hakim di Indonesia.
MKH, sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kode etik dan integritas di kalangan hakim, menegaskan komitmennya untuk menjaga martabat dan kehormatan lembaga peradilan. Meski terjadi penyelewengan dan pelanggaran, langkah tegas dan transparan diharapkan dapat memberikan contoh bagi institusi kehakiman yang lebih bersih dan transparan di masa depan. Proses pengawasan dan pengawalan terhadap perilaku hakim yang lebih ketat akan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. (Sumber : Detik, Editor ; Lapor Pak)
