KBO-Babel.COM (PANGKALPINANG) – Ramainya pemberitaan media yang terbit di Bangka Belitung pada Januari 2021 lalu, diketahui Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan tegas menyatakan menutup secara permanen dua lokalisasi di kota Pangkalpinang yaitu Parit Enam dan Teluk Bayur.
Penutupan dua lokalisasi secara permanen tersebut dengan memulangkan sebanyak 152 PSK (Pekerja Seks Komersial) ke daerah asalnya dengan menghabiskan dana APBD kota Pangkalpinang sebesar Rp 296.000.000.
Namun pada kenyataannya, hasil investigasi oleh jejaring media Babel aktifitas lokalisasi di kedua tempat tersebut hingga hari ini masih tetap berjalan.
Setelah ramai diberitakan, banyak pihak ikut menyoroti hal ini, ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Pangkalpinang terkesan hanya pencitraan belaka, dan buang anggaran tanpa konsep yang jelas dan matang.
Ahmadi Sofyan, yang akrab disapa “Atok Kulop” yang dikenal sebagai penulis dan pemerhati sosial dan budaya di provinsi Bangka Belitung, ikut bersuara menyikapi pemberitaan media akhir-akhir ini.
Saat diminta tanggapannya oleh jejaring media ini, Atok Kulop disela sela kesibukannya menyampaikan tanggapnya, bahwa dengan dipulangkannya para PSK Kedaerah asalnya dengan dana APBD kota Pangkalpinang, faktanya hingga hari ini lokalisasi masih beraktifitas di kota Pangkalpinang masih buka, ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Pemkot Pangkalpinang adalah “GAWE MUSEL” alias “ngerapek Ketak”.
Menurut Atok Kulop,” Pemkot Pangkalpinang tidak memiliki konsep yang matang bahkan saya melihat beberapa tahun ini Pemkot Pangkalpinang tidak memiliki konsep yang jelas dan matang dalam banyak hal, termasuk program jangka panjang.
Sebab, tipikal kepemimpinan yang ada lebih suka pencitraan, bikin Ikon dan slogan, mengumbar sesuatu yang dianggap hebat, tapi tidak memiliki pengaruh besar pada program jangka panjang pada ibukota provinsi Bangka Belitung ini,” kata Atok Kulop.
“Kita bisa Cek, apa program dan pembangunan jangka panjang pemerintah kota Pangkalpinang,? yang ada program jangka pendek, event sesaat, menjamurnya Ikon dan koar koar slogan. Efek jangka panjang pada rakyat apa,? Saya melihat Pemkot Pangkalpinang saat ini tidak lebih dari EO(Event Organizer) saja.kalau cuma seperti ini, saya kira anak muda baru tamat SMA saja bisa melakukannya,” kata Ahmadi Sofyan.
Persoalan penutupan lokalisasi yang dikoar-koarkan pada Januari 2021 lalu, menurut penulis buku dan pemerhati sosial dan budaya Babel ini mengatakan, hanya cenderung “Besak lagak, Kecil Konsep bahkan Ia mengatakan tak punya konsep sama sekali”.
Memulangkan PSK ke daerah asalnya dengan anggaran duit rakyat lalu dianggap oleh Walikota Pangkalpinang selesai, padahal menurut Ahmadi Sofyan memang begitulah karakter seseorang atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan dalam memimpin suatu daerah, penutupan lokalisasi bukan sekedar melaksanakan perintah undang-undang tapi juga wajib memiliki konsep dan program pasca langkah memulangkan para PSK tersebut,” sindir Ahmadi.
Lanjutnya, jika pemulangan para PSK ke daerah asal dianggap sukses dan selesai menurut Ahmadi hal ini patut ditertawakan.
“Mereka itu punya bos, punya akses (jaringan) dan lain sebagainya, pendekatan preventif kepada Boss, pemilik modal, atau “stakeholder” yang ada dilingkungan prostitusi itu jauh lebih efektif ketimbang hanya sekedar memperbesar koar-koar dan mengeluarkan anggaran yang tidak efektif.
“Penyelesaian dan pendekatan itu bukan pada PSK nya, mereka hanya pekerja yang sangat terpaksa sebab tidak ada lagi pekerjaan lain bagi mereka, lalu dimanfaatkan oleh para bos, pemilik modal, bisnisman dan mereka yang meraup Untung dari hal tersebut,” ungkapnya.
Jadi saran Ahmadi Sofyan, pendekatan pada pemangku kepentingan seperti bos, pemilik modal, para Papi dan Mami yang ada disitu secara preventif jauh lebih efektif.
Bahkan Atok Kulop menyarankan,agar pemerintah jangan bekerja sendiri, libatkan semua elemen seperti aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh budaya bahkan sejarawan agar pasca penutupan ada tindak lanjut pembangunan berkarakter.
Jangan lupa selain para PSK, para pemilik modal, Bos, Papi/ Mami seluru stakeholder yang ada di situ wajib dilibatkan. bagaimana program akan berjalan dengan mulus dan baik jika objeknya tidak dilibatkan.
Kalau saja penutupan lokalisasi secara permanen disertai dengan program tersebut, tidak hanya berjalan secara kondusif tapi juga ramah, elegan dan cerdas. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain ini bisa dilakukan kalau pemimpinnya cerdas, imbuhnya.
Seharusnya yang bicara seperti ini adalah wakil Rakyat di kota Pangkalpinang atau wakil Rakyat Provinsi Bangka Belitung dapil Kota Pangkalpinang, tapi sayangnya banyak yang “melempem”, sindir Atok Kulop kepada para anggota DPRD (Zen/KBO Babel)