Dituduh Gratifikasi oleh Staf Ahlinya, Molen Siap Digantung dan Sumpah Pocong

Foto : Wali Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Maulan Aklil (Molen).

KBO-Babel.COM (BANGKA BELITUNG) – Wali Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Maulan Aklil (Molen) menolak semua tuduhan oleh mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pangkalpinang, Suparlan Dulaspar.

Suparlan melaporkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Maret 2022, karena telah menerima sejumlah uang dari dirinya.

Bacaan Lainnya

Atas laporan tersebut, Suparman mengaku menerima uang biaya pembebasan tanah rencana pembangunan Jalan Kerabut-Selindung dan rencana pembangunan Jalan Lingkar Timur dari pihak ketiga sebesar Rp50 juta pada tanggal 29 Desember 2021.

Molen mengaku siap digantung dan disumpah pocong apabila benar melakukan tindakan yang ditudingkan oleh Suparlan.

“Demi Allah saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan itu. Saya siap digantung dan siap disumpah pocong,” tegas Molen seperti dilansir Bangkapos.com, Jumat (20/5/2022) sore.

Molen mengatakan akan menempuh jalur hukum atas tuduhan yang dilakukan Staf Ahlinya itu. Menurut Molen tuduhan tersebut merusak nama baik dia dan keluarganya.

“Secara hukum ini harus kita tempuh secara hukum karena telah merusak nama baik saya. Tetapi ingat, secara hukum harus ditegakkan dan ditegaskan karena ini menyangkut nama baik kami sekeluarga. Biar lah untuk pencemaran nama baik ini saya serahkan kepada pihak hukum dan pengacara kami pak Iwan Prahara,” katanya.

Molen mengaku suda risiko dirinya menjadi seorang wali kota. Ia juga mengatakan hal seperti itu merupakan sesuatu hal yang biasa bagi dirinya sebagai politikus.

“Ya begitulah risiko mungkin pekerjaan wali kota risiko menjadi publik figur, apalagi politik ini. Jadi jangan mau tinggal di pinggir pantai kalau tidak mau kena ombak dan angin kencang, kira-kira seperti itu,” ungkapnya.

Molen mengatakan di dalam surat yang beredar tersebut yang telah dia baca tertulis nama dirinya, namun beberapa waktu lalu dalam berita yang dimuat media lokal menyebutkan bahwa Yasin yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pertanahan di Dinas PUPR.

Menurutnya, pernyataan Suparlan kepada media terkesan berubah-ubah.

“Tadi saya dengar malah ada statemen S kepada media sudah membenarkan bahwa itu bukan pak wali kota tetapi ASN. Kok berubah-ubah. Aduan di surat KPK itu nama saya, sekarang dia ngomong tidak. Ini sebenarnya ada apa,” ungkapnya.

Molen mengungkapkan yang melakukan pembebasan lahan ada pengguna anggaran (PA) yakni Dinas PUPR itu sendiri. Ia berharap dengan adanya CCTV bisa membuktikan.

“Saya saja enggak tahu, ini lucu. Yang berbicara itu kan PA sendiri apa kapasitas saya terus beri uang cash di ruangan dia pada tanggal 29 Desember. Saya berharap mudah-mudahan ada CCTV-nya dibuktikan ada tidak saya ke situ, kok saya yang ngasih duit kan aneh,” ujar Wako.

Molen juga mengaku mendapatkan dukungan dari teman-teman Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selain itu, ia memastikan tetap akan menindaklanjuti tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya.

“Alhamdulillah banyak kawan-kawan yang ada rasa sayang dari PDIP langsung melayangkan laporan. Mereka akan menuntut balik, karena saya kader PDIP ada juga kawan lain yang memberikan dukungan, masyarakat bisa menilai mana baik,” kata Molen.

Suparlan Dulaspar sendiri resmi tak lagi menjadi kepala Dinas PUPR Kota Pangkalpinang sejak 31 Desember 2021 lalu. Posisinya digantikan oleh Mie Go yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

Saat itu Suparlan di tempatkan pada posisi baru di bagian Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *