Walikota Pangkalpinang “Cak-cak Tuli” saat Ditanya Jam Tangan Usai Dipanggil KPK

Foto : Maulan Aklil tiba di KPK sekitar pukul 08.31 WIB, Rabu (17/5/2023).

KBO-Babel.COM (JAKARTA) – Maulan Aklil tiba di KPK sekitar pukul 08.31 WIB, Rabu (17/5/2023).

Maulan menjalani proses klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Maulan dimintai klarifikasi selama 5 jam.

Bacaan Lainnya

Sekitar pukul 14.10 WIB, Maulan tampak keluar dari KPK. Maulan bungkam ketika ditanya awak media.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim juga selesai menjalani klarifikasi LHKPN di KPK. Chusnunia juga tak memberikan komentar apa pun setelah dimintai klarifikasi.

Dari data LHKPN, Maulan Aklil tercatat melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai Rp11.380.412.273 (Rp11 miliar) pada 2021.

Maulan Aklil juga melaporkan kepemilikan aset berupa satu mobil senilai Rp 220.000.000. Dia juga memiliki kas dan setara kas mencapai Rp 55.212.373.

Maulan memiliki total 11 aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 11.105.200.000.

Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan KPK juga bakal melakukan klarifikasi kepada Sekda Pemprov Jatim Adhy Karyono hari ini mengenai LHKPN. Namun Adhy berhalangan hadir. KPK bakal kembali menjadwalkan ulang rencana klarifikasi LHKPN kepada Adhy Karyono.

“Dari informasi yang kami terima, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim yang sedianya juga akan dilakukan klarifikasi atas LHKPN-nya meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang,” katanya kepada wartawan, Rabu (17/5).

Ipi mengatakan Adhy mengaku ada kegiatan lain sehingga berhalangan hadir dalam agenda klarifikasi hari ini.

“Beliau saat ini sedang ada kegiatan lain dan untuk itu kami akan lakukan penjadwalan kembali,” katanya.

Selain itu awak media juga menanyakan soal pamer istri hingga jam tangan yang tidak dikenakan oleh Molen.

“Istrinya ga ikut pak,” cetus awak media.

“Jam mahalnya ga bawa pak,” tanya wartawan lagi.

“Pak kebunnya ga masuk LHKPN pak,”

Namun Molen sapaan akrab Wali Kota Pangkalpinang enggan memberikan jawaban ke awak media.

Sebelumnya, Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati membenarkan jika KPK meminta klarifikasi LHKPN terhadap tiga pejabat daerah. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *